Audit LKPD 2025 Dimulai, Gubernur Aceh Tegaskan Komitmen Transparansi APBD

JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai penanda dimulainya proses audit terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026), menjadi tahapan krusial dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem hadir bersama Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh seluruh rangkaian proses audit yang dilakukan oleh BPK RI.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan ini, termasuk dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan,” ujarnya.

Mualem menilai, audit LKPD bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, proses ini dapat mendorong penguatan sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Aceh turut menerima surat tugas pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dari BPK RI, yang menandai dimulainya audit secara resmi.

Melalui proses ini, Pemerintah Aceh berharap dapat terus menjaga kredibilitas pengelolaan APBD sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.